ARSC: Menilik Capres dan Kepentingan Asing

Memasuki tahun politik 2014, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas terkait situasi perpolitikan Tanah Air dan karakteristik pemimpin yang tepat dalam memposisikan Indonesia di dunia Internasional. Untuk itu, pertautan antara berbagai kepentingan nasional dan internasional layak dipaparkan guna menyajikan opsi yang tepat bagi pemilih dalam menentukan pemimpin Negara. Pemikiran tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Akar Rumput (ARSC), Dimas Oky Nugroho dalam “Diskusi Media bersama ARSC” di Jakarta, Selasa (21/1/2013). “Polling atau survei capres lebih mendominasi informasi ke publik seputar capres 2014. Padahal pemahaman geopolitik pun penting sebagai info bagi publik, bahwa Pemilu tidak pernah steril dari kepentingan asing,” papar Dimas dalam diskusi yang mengangkat tema "Ke mana Arah Geopolitik Para Capres?” Pengajar Ilmu Politik di beberapa kampus ternama itu menjelaskan, sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah merebut perhatian internasional berkat luas geografis, potensi demografis, dan kekayaan alam yang dimiliki. Tarik menarik kepentingan itu semakin intensif pada dua dekade- terakhir dengan semakin banyaknya unsur yang menjadi pemangku kepentingan. Diuraikan Dimas, tidak hanya blok-blok Negara, kepentingan bisnis korporasi yang ingin mengamankan investasi di Indonesia akan terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia. “Kepentingan mereka adalah stabilitas untuk mengamankan investasi. Karena itu, figur yang populis dan paling mampu menjaga stabilitas investasi itulah yang akan didekati,” tambah Dimas. Pandangan senada disampaikan, Berly Martawardaya,. Kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, menurut pengajar Fakultas Ekonomi UI itu akan melakukan pendekatan khusus kepada para capres. Untuk itu, figur-figur yang hendak mencalonkan diri perlu memperhatikan data dan faktor ekonomi sebagai rujukan untuk menentukan pilihan kebijakan. “Isu penting yang perlu dipertimbangkan adalah pertumbuhan ekspor Indonesia yang meningkat, termasuk dengan India, RRC, Timur Tengah, dan Rusia,” ungkap peraih gelar doktor dari University of Siena, Italia. Karena itu, Berly menilai para capres patut melakukan reorientasi dalam menentukan kebijakan ekonomi ke depan. Calon pemimpin perlu merangkul Negara-negara dan kekuatan-kekuatan ekonomi yang mampu membawa keuntungan, di luar AS dan Eropa. India, RRC dan China merupakan kekuatan ekonomi yang mampu membawa keuntungan secara nasional bagi Indonesia. Orientasi kebijakan juga menjadi poin yang disoroti narasumber berikutnya, Yogi Prayogi Sugandi. Pengajar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran ini menilai Indonesia membutuhkan pemimpin visioner yang mampu menentukan proyeksi kebijakan luar negeri jangka panjang. Masalah yang kerap kali muncul dalam penentuan kebijakan adalah inkonsistensi pemimpin. Alhasil, orientasi kebijakan tidak pernah ajeg dan dapat berubah selaras dengan pendekatan pihak luar. Yogi mencontohkan kebijakan pertahanan. Indonesia cukup lama menjalin hubungan dengan Rusia dalam pengadaan alutsista, termasuk pesawat temput. “Tapi setelah kunjungan Obama ke Jakarta, Indonesia mulai membeli pesawat rongsokan dari AS tanpa alasan yang jelas. Jadinya tidak jelas orientasi kita ke mana,” kata Yogi.

Contoh di atas, dalam pandangan Yogi, hanya merupakan salah satu gambaran betapa seringnya masalah muncul karena inkonsistensi kebijakan dan pragmatisme dalam pengambilan keputusan politik. Masalah serupa kerap kali terlihat pula dalam keruwetan kebijakan dalam negeri. Dia member contoh banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan kebijakan Pusat. Untuk itu, Yogi berharap publik akan memilih pemimpin yang konsisten, visioner, dan mampu merajut kepentingan asing dan kepentingan nasional secara proporsional.

Another Inadequate Apology on gas explosion by Chairman of Parliament

Chairman of Parliament Marzuki Alie stated a very disappointing reply in Metro TV’s Economic Challenges last Monday (30/8) on account of the blast of a number of 3 kg LPG’s canisters. According to him we should be open-minded to consider the accident from broader perspective. Gas conversion program, Alie argued, takes in more economic profit to Indonesia. It could not be blamed just because of several death tolls. How poor, insensible argument of a chairman of our representatives council.

What was in your mind, Mr Chief? Was it simply humorous answer or coffee booth discuss so you easily made that inadequate comparison. Another fairly reason was probably sufficient than to compare between any economic profit and death toll. As a human being and endorser of Human Rights Declaration we might not put economic profit prior to human life at any cost.

In addition, public and media do not criticize over the conversion program itself. We urge government immediate reaction and sense of crisis on the problem since we are terrorizing everyday by fear about the blasts. Have you think about the dreadful experience of millions people of ‘the subsidized class’. We have to utilize such stove and canister several times a day and be used to such a shocking feeling each moment we start to turn it on.

It is quite prudent retort not to blame gas incidents merely as government responsibility. Government however possesses capability and facilities to run some quick responses since the case take accounts of human life. It requires more than just an apology and promise. When millions lives are under threatened a fast reaction to empower all resources thoroughly in order to tackle the threat should be placed as top priority of task.

Besides, are there any officials take the responsibility of the policy impacting in hundreds victims? Of course none, for it is not our ‘tradition’. Moral responsibility in civic accounts is a culture of those of ‘civilized governments’ meanwhile ours are still in term of in the process of being ‘civilized’.
]
Despite imposing government action both to arrange special task force and supervise those offices involving directly in gas conversion program, Mr Alie takes position to defend and excuse government as if government spokesperson who sound better on behalf of govt interest than of public aspirations.

My last gripe is, have you done any distinguished services for this country for the sake of public, Mr Ali? Public service apparently becomes your take for granted job. But, is there even a point of significant effect to people welfare without involving in party’s and personal benefit dialectic.

Ulah Ruhut Sitompul di Mata Mereka

Di Pansus Century, anggota Fraksi Demokrat kelahiran Medan 24 Maret 1954 ini dipandang sebagai “bintang”, sebuah kebintangan yang didapatkan karena lasim menciptakan kontroversi. Serangan verbal terhadap lawan, pernyataan provokatif, kata-kata profan hingga yang berbau rasial kerap terlontar dari mulut Ruhut Sitompul. Nada bicara Si Abang Poltak yang biasanya tinggi dan terkesan pongah, ditambah sikap ngototnya menjadi kekhasan yang acapkali membawanya berada dalam sorotan. Kecaman dan pembelaan muncul dari sejumlah tokoh. Berikut adalah komentar sejumlah tokoh terkait “ulah” Ruhut Sitompol.
 Akbar Faisal, Anggota Pansus Century Fraksi Hanura: "Saya luar biasa merasa terganggunya. Awalnya, kita diam saja tapi tidak ada perubahan… Saya mempertanyakan apa fungsi dia di sini. Saya tidak melihat ada perubahan gaya dan tidak ada upaya untuk menegur yang bersangkutan oleh fraksinya. Dia hanya merusak suasana… Tapi biarlah dia mempermalukan diri sendiri, cuma kok enggak malu-malu!”
 Amir Syamsuddin, Sekjen DPP PD: Kadang-kadang perilaku teman koalisi, koalisi, maupun di luar koalisi di dalam pansus angket memang bisa memicu kejengkelan. Mereka berbuta hati dengan data awal, ingin mengadili dan membawa ukuran sekarang untuk menguji kebijakan yang diuji 2008. Wajar bagi beberapa rekan yang dengan cara sendiri bereaksi. Dan Ruhut, style-nya kan memang begitu."
 Ganjar Pranowo, Anggota Pansus Century F-PDIP: "Sangat, sudah sangat terganggu. Interupsi itu halal, tapi interupsi untuk melempengkan substansi bukan mengumpat atau berceramah,"
 Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat: "Aspirasi pemecatan Ruhut tetap kami tampung, tetapi dukungan masyarakat agar Partai Demokrat mempertahankan Ruhut dalam keanggotaan partai juga terus mengalir,"
 Andi Rahmat, Anggota Pansus Century F-PKS: "Saya melihatnya sebagai hiburan saja di Pansus. Namun, sesuai tata tertib, pimpinan rapat seharusnya bisa bersikap jika tindakan anggota sudah mengganggu!”
 Arbi Sanit, Pengamat Politik UI: "Partai maupun fraksi harus bisa memberikan penekanan bagaimana kader-kadernya beretika. Kita sudah lihat seringkali terjadi. DPR itu lembaga demokratis. Kalau yang diperlihatkan cara-cara keras seperti itu, di mana demokratisnya?... Seharusnya diproses di komisi etik. Lihat juga kode etik DPR, ada tidak yang mengatur tentang anggotanya yang seperti itu!"
 Benny K Harman, Anggota Pansus Century F-PD: "Itu hal yang biasa. Biarlah publik yang menilai. Saya tidak melihat itu sebagai hal yang aneh!"
 Mahfud MD, Ketua MK: “Badan Kehormatan DPR yang bisa menjelaskan itu kalau memang ada pengaduan. Saya kira Anda (wartawan) juga bisa mengadukannya sebagai orang yang diwakili… Saya sendiri kasus Ruhut ini tidak tahu sampai sejauhmana karena itu (perbuatan) itu bisa saja dinilai sebagai hal yang biasa karena emosi,” (terkait Ruhut vs Gayus).
 Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Pansus Century F-PDIP: “Sulitlah jika menghadapi pemain sinetron. Nanti, dia bilang 'Daa, terima kasih pimpinan'… Saya legowo saja karena sore itu saya memimpin pemeriksaan. Tapi jika saya menjadi anggota, dan melihat pimpinan Pansus diperlakukan seperti itu, saya akan protes keras…”
 Azyumardi Azra, Ketua Presidium ICMI: "Kita tahulah track record Ruhut. Dia suka memberikan pernyataan yang bombastis. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru.. Saya kira pernyataan dia tidak perlu ditanggapi serius, apalagi dia tidak berani sebut nama karena juga nanti dia bisa digugat…Pernyataan seperti itu dari seorang Ruhut saya kira harus dikurangi. Kalau tidak, maka nanti malah menimbulkan ekses-ekses yang tidak perlu,"
 Anas Urbaningrum, Ketua F-PD: Kejadian itu bagian dari dinamika pansus. Memang agak panas. Tetapi jelas itu bukan skenario untuk mengganggu…Soal gaya Bang Ruhut, barangkali intonasinya saja yang perlu disesuaikan. Tetapi jangan juga hal ini hanya dilihat dari satu sisi saja. Mesti juga mempertimbangkan konteks aksi dan reaksi atau reaksi dan reaksi lanjutan. Kalau semua pihak konsisten agenda, tema, jatah waktu dan fokus materi bahasan, serta semangat yang konstruktif, kami optimis suasana akan sangat kondusif” (terkait debat Ruhut vs Gayus).
 Bambang Soesatyo, Anggota Pansus Century F-PG: "Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan ke Fraksi Demokrat untuk meninjau keberadaan Saudara Ruhut di pansus. Akan dibahas dalam rapat internal malam nanti dan akan kami sampaikan melalui rapat internal itu… Tegas saya katakan, sejak lama fraksi Golkar juga tersinggung dengan perbuatan saudara Ruhut Sitompul karena dia menuding Sekjen kami sebagai Ketua Pansus (Idrus Marham). Dia pernah mengatakan menyesal memilih Pak Idrus sebagai ketua. Saya katakan juga, FPG juga menyesal dipilh saudara Ruhut…" (terkait usulan pencopotan Ruhut dari Anggota Pansus).
 Hadi Utomo, Ketua Umum DPP PD: "Pak Ruhut masih dalam batas yang biasa dan wajar. Mungkin ia punya cara yang dianggap berbeda, namun ia melakukanya untuk kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia,"
 Fachri Hamzah, Wakil Sekjen PKS, Anggota Pansus Century: "Kalau tanya ke Ruhut, tanya ke kuncir sama antingnya, harganya berapa. Jangan tanya ke otaknya…Ya pokoknya seperti itulah. Dia (Ruhut) enggak pernah baca koran, baca peraturan, jadi enggak tahu soal pemakzulan…” (terkait serangan personal Ruhut terhadap Anis Matta dan PKS).
 Anas Urbaningrum, Ketua F-PD: Kalau bukan ngaco mungkin Bang Ruhut sedang berkelakar. Entah berkelakar atau karena sedang ngawur. Itu pasti tidak benar…Justru Demokrat ingin koalisi utuh dan solid. Kalau tidak bisa kompak memang Presiden berhak melakukan evaluasi, bahkan reshuffle. Jadi, Demokrat tidak mendorong reshuffle, reshuflle adalah hak preogratif Presiden," (terkait isu reshuffle dan kelayakan Anas sebagai menteri).
 Alwi Rahman, Budayawan Sulsel: Ruhut harusnya paham bagaimana menyapa orang dari setiap kaum atau etnis tertentu. Pasalnya pemanggilan daeng itu bermakna baik asal dilakukan dengan cara yang baik pula. Bukan dengan nada meremehkan. Panggilan itu rasis kalau nadanya meremehkan, orang rasis tidak bisa jadi wakil rakyat” (terkait panggilan Daeng terhadap JK).
 Andi Rahmat, Anggota Pansus Century F-PKS: “Kali ini saya tersinggung dengan Anda, Saudara Ruhut. Saya orang Bugis dan berulang kali Anda memanggil Pak JK dengan daeng. Tolong hindari penggunaan identitas budaya dalam ruangan pansus ini,"
 Tjahjo Kumolo, Ketua F-PDIP: "Itu juga merupakan penghinaan kepada Fraksi PDIP. Oleh karena itu, Fraksi PDIP akan meminta klarifikasi resmi dari Fraksi Demokrat terkait ucapan tersebut. Tapi ucapan '** SENSOR **' jelas menghina PDIP sebagai partai politik, karena Gayus adalah wakil resmi PDIP di pansus, serta anggota resmi PDIP," (terkait Ruhut vs Gayus).
 Agus Hermanto, Anggota F-PD: “ Tidak ada perpecahan dalam internal partai Demokrat, pak Ruhut dan Anas tetap kompak, nggak ada benturan keduanya" (isu konflik Ruhut-Anas).
 Akbar Faisal, Anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Hanura: "Pak ketua kita ditonton banyak orang. Kita dituntut soal etika, maka kita menagih soal itu. Jangan sampai dilakukan satu orang, anggota yang lain kena” (sidang Pansus Century 20/1 terkait etika).
 Maruarar Sirait, Anggota Pansus Century F-PDIP: “Kalau Anda dengan santai bisa menyebut Presiden SBY, kenapa Anda tidak langsung menyebut nama saya. Sebut saja… Kalau mau konsekuen sebagai fraksi pansus, jangan mengomentari. Ayo, saya bisa saja komentari satu per satu orang kalau mau, tapi saya menahan diri, saya konsekuen.” (Sidang Pansus 21/1, Ruhut vs Ara).
 Akbar Faisal, Anggota Pansus Century Fraksi Hanura: "Semua anggota Pansus merasa jengkel pada Ruhut, bukan cuma saya," (Ruhut vs Akbar)

Morenotes02 dari berbagai sumber media online

From Pilpres to FTA, , Kalkulasi sementara setelah 7 Ronde: Benar-Benar Bonyok

"Always in trouble!" Mungkin itu kondisi yang sedang dan akan terus dialami SBY sejak memenangkan Pilpres 2009 lalu. Kasus demi kasus terus menggerogoti periode ke-2 kepemimpinannya ini. Apakah gak ada yg benar dg si presiden, yang sering disebut Ruhut Sitompul Presiden Paling Santun...hmm. Dengan gejolak yg terus merecoki pemerintahannya, mungkin oleh pihak seberang SBY akan disebut The Troublemaker.

Sejak pilpres, para lawan politiknya telah melontarkan berbagai serangan awal. SBY n Demokrat dianggap melakukan sejumlah kecurangan, seperti masalah DPT, termasuk dengan adanya indikasi pendekatan khusus terhadap KPU. Itu baru serangan awal. Kasus Century mulai menyeruak kepermukaan pada awal agustus 2009. Daya rusak yang dimiliki isu tersebut sangat potensial untuk menjatuhkan pemerintahan. "Untunglah" saat itu liputan Lebaran, pemberantasan teroris, dan bencana gempa mampu meredupkan potensi awal kasus Century.

Serangan berikut yang menjadi target sebenarnya adalah kabinet baru. Apa dinyana, muncul sejumlah simptom n fakta adanya upaya sistematis penggerogotan institusi KPK. Ujungnya adalah kasus KPK v Polri yang lebih dikenal dengan istilah Cicak v Buaya. Penahanan dua petinggi KPK, Bibit n Chandra memantik reaksi besar-besaran di kalangan kelas menengah, yang berujung pada simpati publik umum lainnya. Cidera pemerintahan SBY semakin besar dengan propaganda terkait lamban dan ketidaktegasan si presiden menyelesaikan kasus ini. Bahkan, isu yang berhembus kemudian adalah apa yang dilakukan Polri sebenarnya mewakili kepentingan rezim pemerintahan dan lembaga tinggi negara yang sudah lama merasa terganggu dengan sepak terjang lembaga pembasmi koruptor ini. Kasus cicak v buaya bahkan menenggalamkan gaung pencitraan yang ingin diangkat SBY melalui Rembug Nasional akhir Oktober 2009 lalu. National Summit, yang digadang-gadangkan sebagai roadmap program pembangunan nasional yang terintegrasi dan melibatkan seluruh stakeholders, ternyata hanya mendapatkan liputan sederhana. Indera jutaan publik lebih lekat pada isu pengeroposan tulang punggung pemberantasan korupsi (KPK).

Di sela-sela kasus ini, kembali mencuat isu kabinet baru bentukan SBY, KIB Jilid II. Kabinet ini dinilai sarat bargain politik, kurang mengakomodasi kriteria keahlian, kompetensi, dan kapabilitas. Tak lupa diselipkan pula serangan yg telah dibangun sejak masa kampanye pilpres lalu. Sejumlah figur menteri disebut sebagai agen neolib, semakin menguatkan kampanye citra SBY sebagai pendukung neoliberalisme (entah yg berteriak ngerti artinya neolib atau gk. Yg sering disuarakan mahasiswa lebih sebagai konsep Liberalisme hehehe). Serangan baru sudah disiapkan. Sejumlah elemen sipil menyatakan siap mengawal program 100 hari SBY=Boed. Sudah pasti ada celah yg bisa menjadi jalur bogem perusak citra SBY.

Kasus Cicak v Buaya usai, kasus Century siap menggeliat. Kali ini serangan benar-benar mengarah ke urat saraf pemerintah. Goncangan yang dihasilkan luar biasa dasyat dalam pengamatan seorang pemilik warteg di sebelah gedung Krama Yudha, Warung Buncit. Gk usah terlalu banyak menganalisa. menurut si bapak, wajah, penampilan, dan gaya bicara Pak Beye, Pak Boed, n Mbak Ani sudah beda banget. Simpel tapi akurat. Itu artinya ketegaran mereka benar-benar mengalami goncangan. Jangan lagi terlalu berharap mereka bisa konsen dengan berbagai agenda pemerintahan yg lain.

Dua arena sedang dipakai untuk menggebuk. DPR terus berakrobat mengimplementasikan Game Theory di arena riil. Adegan postitioning dan situational bargaining terajut bersama ketidakjelasan arah. Tak lupa pula aksi hiburan spontan ditampilkan. Sementara itu, KPK terkesan lebih serius, tertutup, tanpa banyak sensasi mencoba terus menguliti kasus Century. Temuan-temuan yang ditampilkan media semakin menempatkan pemerintah dalam posisi tersudut.

Penyelidikan kasus Century masih menggelinding, 100 hari pertama pemerintahan telah usai. Demo besar pun dilakukan 28 Januari kemarin. Sejumlah ormas dan NGO menyoroti kinerja rezim SBY-Boed dg sejumlah catatan negatif, sesuai dg bidang masing-masing. Alhasil rapor umum yg diperoleh SBY-Boed dalam program yg mengadopsi cara FD Roosevelt ini adalah merah or negatif.

Guys, kinerja 100 hari bukan isu terakhir. Amunisi serangan baru telah diisi dan mulai dilontarkan perlahan-lahan. Free Trade Area (FTA) ASEAN-China adalah isu terbaru. Reaksi negatif dari kalompok usaha/industri kecil & menengah yang terancam gulung tikar dan dari kelompok buruh yang berpotensi kehilangan pekerjaan menjadikan isu ini lebih riil dan menyentuh kepentingan rakyat jelata. Titik impas serangan terhadap program 100 hari pemerintah akan segera berakhir. Namun FTA akan menjadi agenda baru untuk menggerogoti kekuasaan BY.

Fren, FTA bukanlah senjata pamungkas. Kasus DPT/KPU/Pilpres, KPK-Polri/Cicak v Buaya, Kabinet Neolib, Century, Program 100 Hari, hingga FTA adalah a series of issues yang merupakan serangan bergelombang kepada SBY dan jajarannya.
Masih akan ada isu-isu baru yang relevan yang akan dipakai untuk menciderai citra SBY. Jika tiap isu dihitung sebagai satu ronde, maka hingga kini pertandingan ini telah berlangsung tujuh ronde (tambahan perburuan teroris - ronde dua). Cuma ronde kedua yang dimenangkan SBY. Ronde pertama (kasus Pilpres)praktis bisa dikatakan berakhir seri karena berbuah cidera awal. Ronde lainnya dimenangkan kelompok lawan. Maka, jika ini adalah pertandingan tinju...hehehe...SBY dkk so pasti sudah benar-benar bonyok. Dua-tiga ronde dengan berondongan serangan serupa sudah bisa dipastikan SBY bisa di-KO.Bisa juga kalah TKO jika dia berinisiatif mundur. Kalau ini pertandingan tinju, pemerintahan SBY bisa dipastikan sudah akan rontok sebelum 2010 berakhir. Hahaha...tapi ini bukan pertandingan tinju. Analogi itu mungkin kurang sepadan untuk ditempatkan dalam konteks politik. Dia adalah pemimpin pemerintahan, presiden yang dipilih oleh puluhan juta rakyat, jauh lebih besar dari pasangan capres lainnya.

Di sinilah smart-nya kalangan lawan.Ladang pembantaian itu tidak perlu melibatkan rakyat. Serial isu yang diangkat semakin lama semakin meredupkan pamor SBY. Citra positifnya perlahan-lahan terkikis oleh keraguan, bahkan ketidakpercayaan dari kalangan pemilihnya sendiri. Akhirnya, yang terjadi adalah rakyat melegitimasi gerakan politik-legal yang sedang terjadi. Dan itu artinya, yaaaaaa, kekuasaan SBY memang bisa benar-benar jatuh pada tahun ini.


***************************************



Tambahan ASAA...L

Melihat sikon saat ini, fren, menurutku, revolt is not a wise option. Cara ini makan ongkos politik n ekonomi, dan berisiko tidak terprediksikannya akhir dari situasi chaos. Saat ini semua pihak bisa menjadi satu karena disatukan agenda politik yg sama. Bahkan AS dan Uni SOviet pun bisa bersatu menggempur Jerman/Hitler pada PD II meski dengan kepentingan politik berbeda. Namun, saat tujuan awal telah selesai,jika itu bisa tercapai, akankan terjadi "pembagian jatah yang memuaskan?" Hahaha,,, saya ragu. Ambisi masing-masing pihak masih sangat laten. Apalagi, dari sisi karakter dan integritas personal, sisi positif yang dimiliki SBY, Boediono, dan Sri Mulyani masih di atas rata-rata aktivis dan sejumlah penggiat politik. Saya salut pada perjuangan, tekad, dan keberanian mereka. Btw, saya bukanlah orang yang menghargai karakter dan integritas personal mereka. Maafffff, menurutku skala kesempurnaan orang-orang itu justru minus. Kecuali kalo Pak Bibit Samad Rianto yang diangkat jadi Presiden....hahaha... SETOEJOE NGGAK FREN

Jebakan Kekuasaan: Siapa yang Rela Menjadi Oposisi

Peningkatan artikel terkait kabinet dan koalisi pemerintahan semakin terlihat pada media cetak nasional. Berbagai tulisan mulai dari tajuk redaksi, opini, reportase, hingga profil tokoh mengarah pada wacana yang satu ini. Jebakan kekuasaan dan parpol yang haus kekuasaan terbaca dari pemberitaan hari ini. Ketegasan SBY menyatakan kerja sama dengan PDI-P hanya terbatas di level MPR ternyata langsung memantik reaksi berbagai pihak, terutama PDI-P.

Saat kalangan awam menafsirkan statement itu sebagai sinyal tidak tergabung PDI-P dalam koalisi pemerintah, yang ditandai dengan jatah kursi menteri, beberapa petinggi PDI-P langsung bersuara hari ini di berbagai media. Intinya, kubu banteng ingin tetap terbuka terhadap tawaran kerja sama pada level eksekutif pula.

Sikap pragmatis sejumlah petinggi PDI-P tidak serta merta disambut positif oleh kubu Demokrat. Mereka tetap menginginkan pernyataan terbuka Mega sebagai ketua partai seandainya ingin ikut berpartisipasi menikmati kue pemerintahan. SBY dan PD rupanya belajar dari situasi periode sebelumnya. Untuk memadukan koor pemerintahan itu pula, SBY sejak awal meminta komitmen petinggi parpol pendukungnya dituangkan dalam kontrak yang diteken secara resmi dan diketahui khalayak. Enam petinggi parpol telah resmi menandatanganinya kemarin, Kamis (15/10).

Di sisi lain, Partai Gerindra pun belum berani menegaskan posisi pasti mereka sebagai partai oposisi dan memberi kesan tetap terbuka terhadap tawaran SBY. Alhasil, semua pihak, terutama publik harus tetap menanti hingga hari pengumuman nama para menteri untuk mengetahui parpol mana yang menjadi oposisi pemerintah.

Protagonis (central opinion leader) pada hari ini jelas SBY, sang presiden terpilih. Sedikit sentilan ketegasannya kemarin telah berhasil menguak watak oportunis dan haus kekuasaan yang dimiliki parpol-parpol di Indonesia beserta para petinggi masing-masing. Semuanya menyiratkan masih terbuka dan membuka diri untuk mendapat jatah kekuasaan.

Ternyata oposisi harus dipandang dari perspektif sebagai korban, obyek, bukan subyek, dalam kancah perpolitikan nasional. Itulah sebabnya tak banyak politisi yang hendak menjalani peran itu. Itulah alasannya mengapa dibutuhkan kerelaan yang besar untuk menjadi pelakonnya.

Menanti Panggilan "Darurat" Cikeas

Dua nomor telepon yang sedang dinantinantikan para petinggi partai politik dan pemerintahan serta tokoh dari kalangan professional dan akademisi adalah nomor telepon dari dua anggota cabinet, yakni Mensesneg Hatta Rajasa dan Menseskab Sudi Silalahi. Kepentingan panggilan telepon itu tidak lepas dari wacana terhangat di Indonesia saat ini, yaktu pemilihan anggota Kabinet SBY dan Boediono. Hatta dan Sudi adalah dua tangan kanan presiden dalam melaksanakan pemerintah. Keduanya pun menjadi orang yang diajak SBY, selain Wapresnya Boediono, untuk menggodok para calon pembantunya. Kedua orang itulah yang akan dimintai sby meghunungi orang-orang yang terpilih.

Nasib baik:
Berbagai ikhtiar mulai dari pendekatan pribadi lobi-lobi dgn berbagai kreasi telah diupayakan oleh orang-orang yang bernafsu merebut posisi tersebut. Yang pasti ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai bekal.

Pertama, tentu saja dari sisi kapabilitas dan kapasitas. Kemampuan dalam bidang keahlian tertentu yang sudah diakui secara nasional menjadi bekal utama. Selain itu, pengalaman kerja, track record dan berbagai bentuk kapasitas pribadi yang mendukung seperti kemampuan manajerial, wawasan yang luas, etc, menjadi dasar pertimbang.

Kedua, jasa khusus. Jasa ini tentu saja pertama-tama bagi SBY. Selain itu, bisa pula itu berupa jasa bagi pihak-pihak yang dapat memberikan rekomendasi khusus kepada SBY, terutama ketiga tokoh di atas atau inner circle SBY. Tidak tertutup kemungkinan, orang akan menggunakan jalur tak resmi, misalnya, pendekatan terhadap Ibu Ani, istri SBY, atau bahkan ibu mertua presiden, sebagaiman diakui SBY telah dilakukan oleh orang tertentu.

Ketiga, afiliasi politik-kepartaian. Orang yang terpilih pastinya orang yang mendukung SBY dan partainya Demokrat, jika bukan orang dalam Demokrat sendiri. Mitra partai Demokrat yang menyokong kesuksesan SBY-Boediono dalam pilpres 2009 telah dijanjikan porsi di pemerintahan melalui konsensus formal maupun informal. Maka sejumlah orang dari kelompok ini dipastikan akan menduduki jabatan menteri. Jika, bukan dari kalangan internal partai maka si peminat mestinya merupakan simpatisan partai, punya kedekatan khusus, afiliasi, atau jaringan untuk menembus internal partai. So, ia dapat direkomendasikan.

Keempat, good fortune alias nasib baik. Jika salah satu dari unsur di atas telah dipenuhi, mereka yang berharap menduduki kursi menteri masih harus berharap pada nasib baik. Sama seperti terpilihnya Boediono sebagai deputinya yang mengejutkan banyak pihak, SBY diharapkan akan menghadirkan kejutaan lagi pada pilihannya kali ini. Mungkin karena kesadaran ini pula sejumlah calon yang oportunis sampai harus melakukan pendekatan supranatural. Minimal untuk membuat CV-nya memiliki daya tarik lebih saat dibaca oleh SBY dan tim penggodok. Dan...simsalabim...namanya terpilih. Birokrat senior di departemen atau lembaga tertentu serta para pakar dan praktisi pada bidang khusus layak mengedepankan nasib baik ini seandainya mereka memiliki nilai minus dari sisi jasa dan afiliasi politik.


Siapa yang akan terpilih? Harapan masyarakat awam tentunya orang-orang yang kapabel dalam bidangnya. Namun, yang namanya politik selalu sarat kepentingan, sarat give n take, intrik dan konspirasi, serta merangkum wilayah abu-abu yang bisa menghadirkan kejutan. So, silakan menanti hari pengumuman anggota kabinet SBY-Boediono pada Sabtu (17/10) nanti.

Pertarungan dan Rivalitas Menuju RI-1

(Riset Media atas Capres-Cawapres 2009)
Waktu Pemilihan Presiden (Pilpres) RI periode 2009-2014 semakin mendekat. Jangka waktu setahun yang tersisa bukanlah periode yang terlampau panjang. Para tokoh yang ingin maju dalam ajang ini pun mulai disibukkan dengan bermacam manuver. Tak urung titik temu antara berbagai kepentingan tersebut menyembul dalam aroma rivalitas di tahun 2008 yang semakin terbaca dari pemberitaan media cetak.

Hasil pemetaan terhadap berita-berita yang dilansir 16 media cetak berskala nasional (harian khusus ekonomi dan harian umum) menunjukkan bahwa bursa calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) yang paling mendapat sorotan media juga telah mengerucut pada delapan tokoh nasional. Mereka adalah pasangan incumbent, SBY dan JK, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wiranto, Sutiyoso, dan Akbar Tandjung. Meskipun baru dua di antaranya yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (Sutiyoso & Abdurrahman Wahid), kedelapan tokoh ini telah semakin terbuka menunjukkan geliat upaya untuk masuk dalam ajang perebutan kursi RI-1 dan RI-2.

Eskalasi politik yang memanas menjelang 2009 semakin jelas terbaca dengan meningkatnya kategori isu politik secara signifikan dalam perkembangan dari Bulan Januari hingga pekan ketiga April 2009 (lihat chart 1). Dari 10 kategori isu, yakni Pemerintahan, Politik, Lembaga Negara, Kum-Ham & Demokrasi, Ekonomi, Tambang & Energi, Kesra, Hubungan Luar Negeri, Lingkungan, dan Umum (Lain-lain), isu politik muncul sebagai medan pertarungan utama para kandidat.

Wacana Kepemimpinan Nasional menjadi tema sentral dengan hadirnya berbagai pemberitaan dan ulasan mengenai Pilpres 2009, Capres-cawapres. Aktivitas ke-8 tokoh di atas, konsolidasi dan kegiatan berbagai partai politik hingga ke persaingan antarpartai poltik dan konflik internal partai.

Meski isu-isu politik sudah menjadi isu terbesar di bulan April (3 pekan pertama), secara umum isu pemerintahan masih memiliki volume pemberitaan terbesar. Namun besarnya volume pemberitaan mengenai pemerintahan tak terlepas dari gejolak yang terjadi di kancah perpolitikan nasional. Hal ini terbukti dengan munculnya sejumlah tema dominan dalam empat bulan terakhir. Tema dominan dari isu pemerintahan yang kental mengandung kepentingan politik adalah pergantian Gubernur Bank Indonesia. Liputan ini telah menjadi salah satu menu utama media cetak nasional dalam empat bulan terakhir. Isu kedua di bidang pemerintahan yang mengandung bias politik adalah soal retaknya koalisi pemerintahan, termasuk isu mengenai sejumlah menteri yang lebih mengutamakan kepentingan partai

Memanasnya suhu perpolitikan nasional juga tampak dari membiasnya persaingan wacana ke arah isu-isu lainnya. Bahkan ke-8 tokoh di atas juga turut menjadi penggalang opini (Opinion Leader/OL) dalam isu-isu tersebut. Penyelesaian kasus BLBI dengan berbagai aspek latar dan imbasnya telah menjadi tema terpenting dalam masalah Kum, HAM & Demokrasi selama empat bulan terakhir. Dalam isu pemerintahan, ‘perang terbuka’ antara kubu Megawati dan SBY-JK terkait isu “tari Poco-poco vs dansa-dansi” menjadi salah satu sajian utama pemberitaan di bulan Februari. Media pun menjadi medan perang opini dalam isu kemiskinan (kesra) antara SBY (pemerintah) versus kubu Wiranto. Lebih dari itu, masalah ekonomi dan energi yang sedang mengancam negara ini telah berkembang menjadi wacana politik bagi ke-8. kandidat capres-cawapres 2009. Semua tokoh tersebut telah muncul sebagai OL dalam isu-isu terkait.

Dari konfigurasi isu yang secara eksplisit terpapar dalam pemberitaan, tampak bahwa pasangan incumbent menjadi sasaran tembak para kandidat lain. Kelemahan dalam kinerja dan program serta kebijakan pemerintahan selalu menjadi sasaran empuk untuk menciderai citra SBY-JK. Konsolidasi kubu atau partai politik dalam mengalang dukungan opini bagi calon yang diusung pun memiliki peran sentral. Kurang solidnya dukungan opini, apalagi kekisruhan yang terjadi di kalangan internal pendukung/partai politik bisa menjadi bumerang yang meruntuhkan citra calon yang bersangkutan. Ini terlihat dari kecenderungan negatif yang dimiliki Gus Dur dalam isu politik pasca konflik yang terjadi di PKB. Ini tidak terjadi pada JK walaupun pada pekan terakhir terlibat masalah internal Partai Golkar. Wiranto & Sutiyoso serta pendukung masing-masing juga terlihat belum mampu mengeliminasi isu HAM yang membayangi keduanya. Sementara Megawati dan PDIP terlihat kurang mampu mengantisipasi berbagai rapor merah terkait kinerja pemerintahan di era Megawati seperti Kasus BLBI dan kebijakan di sektor ekonomi. Sebaliknya, meskipun mendapat kritikan dari berbagai pihak sentiment rata-rata SBY tetap netral karena memeroleh dukungan kubu/partai politik yang lebih solid (bdk. Chart 2).

Peran media massa sebagai pembentuk opini publik dan medan pertarungan wacana menuju Pilpres 2009 kiranya perlu disadari oleh para kandidat dan kubu pendukung masing-masing atau partai politik yang ingin bertarung dalam ajang tersebut. Kelengahan dalam mengantisipasi isu yang berkembang di media bisa menjadi bola panas yang menurunkan reputasi dan citra di mata khalayak pemilih.

Putusan MK dan Implikasinya

Izin Penggunaan KTP/Paspor

Perputaran roda politik bergulir cepat seiring mendekatnya waktu pemilihan presiden (pilpres). Pekan terakhir menjelang hari H, percepatan denyut nadi politik ini ditandai dengan tuntutan perubahan DPT. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi king maker sekaligus sorotan utama media hari ini (Selasa, 7/7), sehari menjelang pilpres 8 Juli 09. Keputusannya membolehkan penggunaan KTP dan paspor (WNI di luar negeri) bagi pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) melegakan banyak pihak karena dianggap menyelamatkan hak konstitusional & HAM warga negara.
Namun, putusan tersebut juga menyisakan sejumlah potensi masalah. Bukan hanya KPU dan Bawaslu yang kelimpungan oleh implikasi keputusan tersebut, kemungkinan merebaknya masalah itu juga mengkhawatirkan berbagai pihak, termasuk pihak yang mendorong perubahan DPT. Potensi masalah tersebut, antara lain:
1. kecukupan surat suara;
2. perkiraan distribusi jumlah “Pemilih KTP/Paspor”;
3. KTP hanya bisa digunakan di TPS sesuai alamat yang tertera;
4. peluang dua kali memilih;
5. potensi mobilisasi pengurusan KTP oleh tim sukses capres;
6. potensi kecurangan di PPS dan PPK - data valid jumlah pemilih;
7. waktu sosialisasi & koordinasi terbatas;
Alhasil, harapan akan berlangsungnya pemilihan umum presiden yang tertib, aman, dan lancar, masih bisa dipertanyakan. Kekacauan di hari pencontrengan, besok (8/7), sangat mungkin terjadi.

Masalah pertama, Ketersedian/kecukupan surat suara. KPU menerbitkan surat suara untuk pilpres dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UU No 42/2008, yang memberikan acuan surat suara dicetak sesuai jumlah DPT ditambah dua persen; Dengan jumlah kertas suara cadangan hanya dua persen, diperkirakan stok di tiap TPS hanya sejumlah beberapa lembar. Upaya produksi tambahan dibatasi oleh asas legalitas (butuh Perppu) dan limit waktu (tinggal sehari). Reaksi ketidapuasan tentu bisa muncul dari mereka yang tidak kebagian surat suara/tidak ikut memilih. Harapan akan tidak terjadinya potensi kekisruhan dalam kasus ini mungkin bisa diletakkan pada persentase golput yang berimbang. Merujuk pada persentase golput pada pileg April lalu yang mencapai angka 39 persen, perimbangan angka golput dengan pemilih yang menggunakan KTP minus malum bisa menjadi harapan alternatif agar tidak terjadi polemik di TPS.

Masalah kedua berkaitan erat dengan yang pertama, yakni sulitnya memperkirakan TPS atau lokasi mana yang memiliki tingkat pemilih non-DPT lebih besar. Ini adalah masalah pelik KPU dan jajarannya dalam rangka mengantisipasi alokasi jumlah surat suara lebih. Besarnya jumlah pemilih yang tidak memperoleh hak pilih di satu TPS akan lebih mudah memancing kekisruhan.

Ketiga, KTP hanya bisa digunakan sesuai alamat yang tertera dan dilampiri kartu keluarga (KK). Ada dua problem yang muncul dari ketentuan ini. Problem pertama adalah mereka yang memiliki alamat KTP berbeda dengan tempat tinggal saat ini, apalagi bila jarak antar kedua tempat tersebut berjauhan, mereka kemungkinan akan ogah-ogahan menggunakan haknya alias cenderung golput. Masalah ini diingatkan oleh Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay (Koran Sindo, hal.11). Problem berikutnya diungkapkan Anggota KPU I Gusti Putu Artha soal kemungkinan penguasaan TPS oleh pasangan calon (Koran Tempo, hal. 2). Hal ini memungkinkan seseorang memilih di dua TPS berbeda di alamat yang sama.

Keempat, terbuka kemungkinan untuk memilih dua kali atau lebih. Potensi bisa muncul terkait masalah ketiga di atas. Ini juga memungkinkan bagi mereka yang memiliki KTP lebih dari satu, sebagaimana diutarakan Prof Jimly Ashiddiqie (Republika, hal.1). Meskipun KPU telah menetapkan jam pencoblosan bagi pemilih non DPT, yakni antara 12.00 – 13.30 waktu setempat, potensi dua kali mencoblos masih dimungkinkan. orang yang memiliki KTP lebih dari satu dan sudah masuk DPT di satu wilayah masih bisa mendaftar sebagai pemilih non-DPT di TPS lainnya pada jam yang ditentukan. Kecermatan, kerja keras dan koordinasi antar KPPS sangat dibutuhkan dalam hal ini. Selain itu, tinta yang dipakai untuk menandai jempol pemilih harus berkualitas baik. Pihak Bawaslu mengingatkan secara khusus langkah antisipatif tersebut (Koran Sindo, hal.1). Tapi, bila merujuk pada kualitas tinta pada pileg, kembali kita hanya bisa harap-harap cemas, semoga langkah curang itu tidak terjadi.

Masalah kelima, potensi mobilisasi pengurusan KTP oleh tim sukses capres. Langkah untuk meningkatkan jumlah suara ini bisa saja dipilih tim sukses capres. Kecermatan pihak PPS & KPPS untuk mengamati secara teliti data terbitnya KTP bisa menjadi pencegah terhadap modus ini. Para saksi kiranya perlu dilibatkan dalam verifikasi atas keabsahan KTP tiap pemilih non DPT.

Keenam, potensi kecurangan di tingkat PPS dan PPK, terutama pada tahap penghitungan suara atau rekapitulasi. Potensi ini diperingatkan oleh Jusuf Kalla, capres dari koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura. Mengingat adanya kemungkinan tambahan jumlah pemilih yang belum bisa diperkirakan alias tidak adanya data valid pemilih, peluang kecurangan dalam rekap suara sangat mungkin terjadi bila tidak dikawal secara ketat.

Masalah ketujuh, terbatasnya waktu sosialisasi dan koordinasi. Sosialisasi putusan MK hanya dalam waktu sehari sudah dinyatakan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sebagai tugas yang sangat berat. Kerjasama dengan pemda dan pihak media sangat diharapkan demi terbantunya proses ini dalam limit waktu yang sangat mepet. Tapi, selain KPU, Bawaslu dan jajarannya juga dibuat pening dalam langkah koordinasi. Segala bentuk strategi antisipasi atas dampak negatif putusan MK masih membutuhkan koordinasi antarlini hingga tingkat terbawah. Seluruh petunjuk teknis yang menjadi langkah penyesuaian atas putusan MK akan sulit dilakukan KPU dan Bawaslu ke jajaran terbawahnya, terutama untuk daerah-daerah pelosok.

Implikasi positif dari keluarnya putusan terbaru MK adalah semua pihak bersyukur karena hak pilih rakyat telah diselamatkan oleh M Mahfud MD dan jajaran hakim konstitusi. Namun, melihat potensi-potensi yang ada, masih ada PR yang tersisa dan pilpres besok diperkirakan masih rawan kekisruhan. Kerja keras, ketelitian dan koordinasi KPU-Bawaslu dan jajarannya menjadi syarat mutlak. Selain itu, itikad baik semua pihak terkait sangat dibutuhkan demi kelangsungan pilpres yang aman, tertib, dan lancar.

Kekuatan Media Massa dalam Politik Pencitraan

Siapa yang lebih berkuasa dalam sistem sosial kemasyarakatan kontemporer, pemerintah atau media? Matt Druge, presenter sejumlah program TV AS dan pendiri situs Drudge Report memiliki jawaban tersendiri. Pemerintah dan media memiliki posisi yang sebanding. Namun dari sisi yang lebih alami, media lebih berkuasa dibanding pemerintah. “The media is comparable to government-probably passes government in raw power,” kata Druge.

Ungkapan Matt Drudge di atas bukan tanpa alasan. Media Massa memiliki power luar biasa dalam dunia modern mengingat perannya dalam mempengaruhi opini dan kebijakan publik melalui informasi, reportase, ulasan dan investigasi yang disajikan. Tak heran para pemangku kekuasaan berupaya berinteraksi secara sejajar, kalau tidak dikatakan tergantung, pada pihak media.

Dari Belanja Iklan hingga Media Campaign

Memanasnya suhu perpolitikan tanah air saat ini dapat menjadi referensi asumsi Matt Druge. Dana belanja iklan dan kampanye media (media campaign) yang dikucurkan partai politik merupakan salah satu rujukan besarnya pengaruh (baca: kekuasaan) media dalam kancah perpolitikan. Belanja iklan yang di media massa yang telah dimulai sejak Pemilu 1999 terus mengalami peningkatan dalam pemilu/pilpres berikutnya.

Hasil survei AC Nielsen bisa menjadi acuan. Belanja iklan politik di koran nasional hingga akhir 2008 telah mencapai Rp 1,31 triliun, belum termasuk iklan TV, majalah/tabloid dan media electronik. Jumlah tersebut bisa dipastikan akan melonjak drastis menjelang bulan April, saat dilaksanakan Pileg, dan akan semakin meningkat menjelang pilpres. Bandingkan dengan tahun 1999, misalnya, dana belanja iklan 41 partai politik di koran nasional masih berkisar pada angka Rp 35,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat pada Pemilu 2004 dengan total dana Rp 112,2 miliar untuk Pemilu Legislatif dan Rp 180 miliar untuk Pemilu Presiden.

Total dana yang disebutkan di atas diperkirakan masih jauh lebih besar jika ditambah dengan dana yang dialokasikan untuk kampanye media. Jika lembaga periklanan berperan dalam belanja iklan politik, maka dalam media campaign lembaga PR menjadi fasilitator. Dana untuk pendekatan-pendekatan persuasif ke pihak media massa inilah yang sulit diendus jumlah sebenarnya.

Kekuasaan Media dalam Politik Pencitraan
Untuk apa dana sebesar itu dihabiskan? Alasannya tak lain karena media massa merupakan corong utama pencitraan bagi politisi dan partai politik. Media massa juga bisa menjembatani dan menyuarakan kepentingan politik perorangan/kelompok ke hadapan publik.

Melalui iklan, politisi/parpol bisa mempresentasikan slogan dan visi/misi beraroma keberpihakan. Tak hanya itu, melalui media campaign yang terwujud dalam reportase, karya investigatif dan opini, media bisa berfungsi sebagai wahana untuk ’memutihkan’ berbagai isu negatif yang berkembang sekaligus menjadi wadah untuk menyerang pihak lawan. Seluruh upaya tersebut mengarah pada tujuan membangun citra politisi & partai politik yang lebih baik di mata masyarakat, untuk kemudian bermuara pada pemenangan suara pemilih (rakyat).

Kekuatan media massa dalam mengarahkan opini dan pilihan sikap publik dalam era modern diyakini jauh lebih kuat dibandingkan kampanye langsung seorang presiden sekalipun. Meskipun pengaruhnya di Indonesia tidak sebesar di negara-negara maju, media massa masih menjadi ujung tombak pembangunan citra positif. Tak ayal, dana miliaran hingga triliunan rupiah mengalir ke pihak media demi memenangkan opini positif dan simpati publik/rakyat. Dalam konteks ini, media lebih berkuasa dibandingkan pemerintah.

JK Terdepan, SBY Membaik, Mega Belum Berubah

Debat Capres Putaran II dalam Pandangan Media

Debat calon presiden (capres) putaran kedua, Kamis (25/6) malam mendapat sorotan beragam dari media cetak nasional. Urgensi acara yang diprakarsai KPU tersebut sudah terlihat pada komposisi sajian media pada hari berikutnya (Kamis, 26/6). Tujuh dari 24 media cetak yang diliput memposisikan berita tersebut sebagai headline (berita utama). Sebagian lainnya melansir berita tersebut pada halaman pertama.

Apa pandangan media tentang ketiga capres dan bagaimana komentar opinion leader (OL) yang dimintai komentar oleh media cetak?

Sorotan utama media ternyata lebih mengarah ke Jusuf Kalla. Sebagian besar media memberikan opini positif tentang capres yang diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Hanura ini. Tampilannya dianggap telah menghidupkan suasana debat. 10 koran nasional dan daerah memberikan poin plus atas penampilannya yang berbeda dari debat putaran I. Indikatornya tidak hanya itu. JK lebih banyak dipilih sebagai judul artikel dibandingkan dua capres lainnya. Angle berita pun lebih banyak bertolak dari performance dan statement JK. Dari sisi isi, pernyataan-pernyataan JK lebih banyak dibahas dan dikutip media dibandingkan SBY & Mega. Hasil rekap atas favorability level yang ditunjukkan media juga menunjukkan bahwa JK menjadi yang terbaik dalam kontes debat terakhir (bdk. Chart 1).

Secara umum, sebenarnya media memberikan juga apresiasi terhadap penampilan dua capres lainnya. Hal ini terlihat dari rata-rata media favorability yang dimiliki ketiganya yang sama-sama berada pada level netral (lihat chart 1). SBY mendapat pujian karena lebih rileks dengan berani menanggapi secara cerdas komentar JK. Khusus bagi Megawati, meski tendensi sentimen media adalah netral, namun kebanyakan media masih memberikan catatan bahwa penampilan Mega belum banyak berubah.

Komentar yang diberikan penyumbang opini (opinion leader/OL) lebih beragam, dengan kecenderungan untuk menempatkan posisi secara jelas. Hitam putihnya penampilan para capres lebih mudah terbaca dari pernyataan para OL tersebut. Bahkan, beberapa OL langsung memberikan skor untuk penampilan ketiga capres. Meskipun beberapa dari OL adalah tim sukses masing-masing capres, jumlah pengamat independen yang menyuarakan pandangannya masih jauh lebih besar.

Hasil rekap favorability level dari ketiga capres menunjukkan bahwa JK memperoleh hasil yang paling positif (lihat chart 2). Dengan menggunakan skala penilaian <0= 49 =" Netral;" 1=" Positif,">

Hal lain yang bisa ditarik dari komentar para OL media adalah bahwa meskipun Megawati mendapat lebih banyak memperoleh porsi opini dibandingkan SBY (37 : 36), sebagian besar pengamat justru memberikan catatan merah atas penampilan capres koalisi PDIP-Gerindra itu. Tentu catatan ini belum bisa dianggap sebagai rujukan tingkat elektabilitas masing-masing calon. Meski demikian, pemberitaan media cetak akan ikut mempengaruhi preferensi pemilih yang menjadi pembacanya.

Tentunya, nilai pemberitaan beserta isi artikel tersebut akan semakin besar manakala diposisikan sebagai headline media atau disajikan di halaman pertama. Penilaian media dan komentar OL juga akan menjadi catatan berharga bagi capres-cawapres maupun tim sukses masing-masing dalam menghadapi putaran debat berikutnya. Akankah Megawati bisa memperbaiki posisinya di mata media dan para pengamat, Ataukah citra Mega akan dikatrol oleh kepiawaian Prabowo dalam debat cawapres? Mungkinkah SBY mampu menyodok keunggulan JK dalam putaran berikutnya, ataukah justru terpuruk oleh penampilan pasangannya, Boediono, dalam debat cawapres? Segala sesuatu masih mungkin terjadi dan semuanya akan tersaji dalam ulasan media.

========