Penahanan dua petinggi nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kemarin, langsung menjadi kabar terpenting yang disajikan media cetak hari ini, menyisihkan warta seputar National Summit. Sebagian media hanya memosisikan berita rembuk nasional itu sebagai sekondan di bawah magnet utama berita hari ini, kontroversi penahanan Bibit & Chandra.
Berita ini memang memenuhi sejumlah syarat menjadi pilihan utama, antara lain mengandung kontroversi dan intrik, terkait tema yang sedang hangat namun menghadirkan efek kejutan, menarik perhatian/kepentingan banyak orang, adanya representasi sosial, adanya atribut stereotype, dapat diperdebatkan dan terbuka terhadap pelebaran isu, memenuhi stadar karakter khas manusia secara umum, dan bangsa Indonesia secara khusus, yakni keberpihakan pada yang terpinggirkan, serta mengundang rasa ingin tahu publik.
Nah, terkait hal terakhir (rasa ingin tahu) inilah, tema ini kemungkinan masih menjadi prioritas headline media untuk beberapa hari ke depan. Bukan hanya menyita headline media, rubrik opini, suara pembaca, feature, politik, hukum dan investigasi pun akan dipenuhi oleh berbagai ulasan, uraian pandangan/pendapat terkait tema ini, yang diteropong dari berbagai perspektif.
Divine light illumines me as to trivial thoughts stay & trap my mind
Jumat, 30 Oktober 2009
Senin, 26 Oktober 2009
Program KIB II dan Kasus Bank Century, Headline Media 26/10/09
Program KIB II
Usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah hampir seminggu. Media mulai mengarahkan perhatian kritis pada program kerja jangka pendek maupun jangka panjang KIB II. Hingga saat ini program bidang perekonomian dan program kerja sejumlah menteri yang dianggap kurang berkompeten menjadi pusat perhatian utama.
Pertanyaan yang mencuat dari kemiripan program ekonomi KIB II dengan roadmap ekonomi Kadin Indonesia 2009-2014 adalah apakah Kadin dan pemerintah benar-benar memiliki visi yang sama? Ataukah penyusun keduanya adalah orang-orang/tim yang sama? Yang pasti, publik tidak mengharapkan kemungkinan ketiga, yakni pemerintah cuma mengekor roadmap Kadin. Karena jika demikian, kepentingan pengusahalah yang direpresentasikan program ekonomi pemerintah.
Lanjutan Kasus Bank Century
Kasus Bank Century kembali menguat sejalan dengan langkah sejumlah anggota DPR, terutama dari F-PG, yang mempertanyakan penetapan Kejagung bahwa bailout Bank Century tidak mengandung pelanggaran hukum. Alasan para legislator adalah audit BPK yang menjadi referensi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang atau pun kekeliruan dalam pengambilan keputusan belum lagi usai. Selain itu, berbagai kontroversi seputar penyelamatan bank kecil dengan nilai yang jauh melampaui aset bank tersebut jelas memantik tanda tanya.
Geliat awal kalangan DPR tentu perlu ditindaklanjuti untuk memunculkan optimisme publik akan adanya check and balance berjalannya fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah. Tindak lanjut atas pernyataan ini tentu akan diikuti dan diawasi media, mengingat kasus bank Century adalah salah satu kasus besar 'tunggakan' pemerintahan pada periode sebelumnya.
Usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah hampir seminggu. Media mulai mengarahkan perhatian kritis pada program kerja jangka pendek maupun jangka panjang KIB II. Hingga saat ini program bidang perekonomian dan program kerja sejumlah menteri yang dianggap kurang berkompeten menjadi pusat perhatian utama.
Pertanyaan yang mencuat dari kemiripan program ekonomi KIB II dengan roadmap ekonomi Kadin Indonesia 2009-2014 adalah apakah Kadin dan pemerintah benar-benar memiliki visi yang sama? Ataukah penyusun keduanya adalah orang-orang/tim yang sama? Yang pasti, publik tidak mengharapkan kemungkinan ketiga, yakni pemerintah cuma mengekor roadmap Kadin. Karena jika demikian, kepentingan pengusahalah yang direpresentasikan program ekonomi pemerintah.
Lanjutan Kasus Bank Century
Kasus Bank Century kembali menguat sejalan dengan langkah sejumlah anggota DPR, terutama dari F-PG, yang mempertanyakan penetapan Kejagung bahwa bailout Bank Century tidak mengandung pelanggaran hukum. Alasan para legislator adalah audit BPK yang menjadi referensi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang atau pun kekeliruan dalam pengambilan keputusan belum lagi usai. Selain itu, berbagai kontroversi seputar penyelamatan bank kecil dengan nilai yang jauh melampaui aset bank tersebut jelas memantik tanda tanya.
Geliat awal kalangan DPR tentu perlu ditindaklanjuti untuk memunculkan optimisme publik akan adanya check and balance berjalannya fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah. Tindak lanjut atas pernyataan ini tentu akan diikuti dan diawasi media, mengingat kasus bank Century adalah salah satu kasus besar 'tunggakan' pemerintahan pada periode sebelumnya.
Langganan:
Postingan (Atom)