Isu pilpres akhirnya mencuat sebagai isu utama media, melampaui isu teror bom, sejalan dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara KPU. Sebagaimana ulasan sebelumnya (23/7) masalah utama yang diangkat dua pihak yang kalah adalah masalah DPT resmi KPU. KPU beranggapan sudah memenuhi UU (penetapan DPT minimal 30 hari sebelum pilpres) karena DPT resmi telah dikeluarkan pada 31 Mei 2009. Dua rilis DPT KPU lainnya (8 Juni & 6 Juli) hanya merupakan versi revisi. Sayangnya, versi revisi terakhir baru sampai ke tangan pihak terkait dua hari lalu (22/7) dan ketika dilakukan penyisiran DPT oleh pihak Mega-Pro menjelang hari Pilpres, DPT yang diserahkan KPU pun bukan data resmi terakhir. Penyelesaian di tingkat MK yang akan diajukan pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo akan menjadi pusat berita berita.
Masih dari ranah politik, putusan MA yang menganulir cara penghitungan suara tahap kedua (suara sisa) berpotensi pula menjadi masalah besar. Selain karena waktunya sudah terhitung telat, kegaduhan politik sangat potensial muncul karena komposisi kursi DPR akan berubah cukup besar. Pihak Demokrat, Golkar, dan PDIP lebih diuntungkan oleh putusan tersebut. Sementara, pihak yang dirugikan, seperti Hanura, Gerindra, & PKB pasti akan bereaksi keras.
Dari perkembangan pengusutan kasus teror bom, prediksi bahwa aparat keamanan akan fokus pada pencarian Noordin M Top menjadi kenyataan. Fokus penyisiran yang dilakukan ke wilayah Jawa Tengah membuahkan hasil. Seorang anggota jaringan Noordin menyerahkan diri karena ketakutan mendengar adanya operasi besar tersebut. Sementara itu, pihak Densus 88 berhasil pula menangkap seorang buronan anggota JI, Hendrawan. Upaya dan keberhasilan operasi ini patut diapresiasi. Namun, banyaknya detil operasi yang dibuka kepada pihak media bisa berimbas negatif bagi operasi pengejaran.
Divine light illumines me as to trivial thoughts stay & trap my mind
Tidak ada komentar:
Posting Komentar